Corong Nusantara – Ketegangan meningkat di Rusia setelah terjadi pemberontakan bersenjata oleh kelompok tentara bayaran yang dikenal sebagai Wagner di kota Rostov-on-Don.
Pemerintah Rusia segera mengambil tindakan dengan menerapkan kebijakan kontra terorisme di beberapa daerah, termasuk Moskow, Oblast, Voronezh, dan Rostov.
Menghadapi situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow telah mengeluarkan peringatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah Federasi Rusia.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah oleh akun resmi KBRI Moskow pada Sabtu (24/6/2023), KBRI menyarankan agar WNI tetap tenang dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah setempat serta sumber berita resmi terkait keamanan pribadi.
KBRI juga mengimbau WNI untuk selalu membawa dokumen perjalanan atau identitas diri saat bepergian dan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pemeriksaan oleh aparat keamanan di jalan keluar menuju Moskow.
Di wilayah Voronezh dan Rostov, WNI diminta untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat dan tidak meninggalkan rumah atau tempat tinggal kecuali jika ada keperluan mendesak.
Dalam pengumuman tersebut, KBRI juga menyatakan bahwa sementara waktu, seluruh WNI di Rusia diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke Rostov dan Voronezh sampai situasi di kedua wilayah tersebut kembali kondusif. Langkah ini diambil guna menjaga keselamatan dan keamanan WNI selama periode ketegangan ini berlangsung.
KBRI Moskow juga telah menyediakan nomor hotline yang dapat dihubungi oleh WNI dalam situasi darurat yang mengancam nyawa di +79 857502410. Nomor ini disediakan sebagai langkah kesiapsiagaan dan bantuan bagi WNI yang membutuhkan.
Situasi saat ini di Rusia membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh WNI yang tinggal di sana. KBRI Moskow akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru kepada WNI melalui saluran resmi yang tersedia.
WNI diimbau untuk mengikuti instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah setempat serta menghindari penyebaran berita yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan.
