Corong Nusantara – Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Halikinnor bersama jajarannya menyambangi DPR RI untuk menyampaikan usulan program pembangunan yang nilainya lebih dari Rp3 triliun.
“Lebih banyak untuk tahun 2023 dan seterusnya yaitu ketahanan pangan secara luas yang mencakup infrastruktur, distribusi, kelistrikan dan kepentingan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan. Kita menyusun usulan ini memang sesuai porsi APBN. Kalau minimal 50 persen saja tercapai (disetujui) maka itu sudah luar biasa,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Jakarta, Selasa.
Dalam kunjungan ini Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman. Turut Asisten I, Asisten II serta kepala satuan organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Diskominfo.
Rombongan berkunjung ke dua fraksi besar di DPR RI yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Di Fraksi PDIP ditemui Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan anggota DPR RI Fraksi PDIP asal Kalimantan Tengah yaitu Willy M Yoseph dan Agustiar Sabran.
Sementara itu di Fraksi Golkar ditemui anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Kalimantan Tengah Mukhtarudin. Dalam kesempatan ini, Bupati Halikinnor menceritakan data dan informasi secara umum tentang Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.
Momen ini dinilai sangat pas bagi DPR RI yang memang sedang menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Saat pertemuan itu bupati menyerahkan proposal atau usulan program pembangunan Kotawaringin Timur kepada Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar dengan harapan bisa diperjuangkan dan diwujudkan.
Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman menyampaikan proposal pembangunan daerah kepada anggota Fraksi Golkar Mukhtarudin di ruang Fraksi Golkar gedung DPR RI, Selasa (29/3/2022). ANTARA/HO-Prokopim Kotim
Beberapa usulan yang disampaikan diantaranya perpanjangan run way atau landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit, listrik, desa blank spot dan lainnya yang diharapkan bisa didorong untuk percepatan.
Semua harus beriringan, misalnya penanganan blank spot, tentu juga harus ada listriknya dulu. Disampaikan data bahwa kelistrikan yang belum maksimal.
Saat ini masih ada sekitar 46 desa di Kotawaringin Timur yang belum tersentuh jaringan listrik PLN padahal sangat dibutuhkan masyarakat untuk percepatan kemajuan pembangunan dan perekonomian.
Mekanisme ini dinilai bagus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar program yang diusulkan bisa dibiayai oleh dana-dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sangat bersyukur karena kedua fraksi telah berkomitmen membantu.
“Mereka (DPR) dalam beberapa saat ke depan akan memanggil kementerian, terutama terkait kelistrikan. Begitu juga konversi minyak tanah ke gas elpiji karena di daerah kita masih ada beberapa kecamatan yang belum terkonversi habis. Ini terkait kewajiban dana-dana yang bisa mereka kawal dalam kegiatan APBN di daerah,” jelas Multazam.
Selain menyampaikan usulan, rombongan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menerima masukan dari para legislator Senayan tersebut.
Pemerintah daerah disarankan lebih sering berkoordinasi dengan balai-balai di daerah, seperti terkait jalan, pengairan, perumahan dan lainnya.
“Mereka juga akan menyampaikan ini ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti melalui balai-balai yang ada di daerah. Ini tentu menjadi atensi kita pemerintah daerah,” demikian Multazam.
