Corong Nusantara – Dalam upaya untuk menghadapi Rusia dan mendukung Ukraina dalam konflik berkepanjangan, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman bom klaster MK-20 ke Kiev.
Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena jenis senjata ini telah dilarang penggunaannya oleh 120 negara di dunia, termasuk sejumlah anggota NATO.
Bom klaster, juga dikenal sebagai Dual-purpose improved conventional munition (DPICM), memiliki efek yang merusak dan dapat menyebabkan korban di antara personel dan kendaraan lapis baja ringan.
Meskipun keefektifannya terhadap target Rusia di medan perang, penggunaan bom klaster sangat dipertanyakan karena sifatnya yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang dan meningkatkan risiko terhadap warga sipil.
Laura Cooper, Wakil Pentagon, menyatakan bahwa bom klaster 155 milimeter dapat membantu Ukraina mengimbangi “keunggulan kuantitatif dalam tenaga kerja, lapis baja, dan artileri” Rusia.
Namun, Gedung Putih menghadapi pembatasan kongres yang ada serta kekhawatiran tentang persatuan sekutu yang mempersulit permintaan berulang dari Kiev untuk bom klaster. Meskipun demikian, Presiden Joe Biden berpotensi mengabaikan pembatasan tersebut untuk memenuhi permintaan Ukraina.
Namun, negara-negara yang melarang penggunaan bom klaster menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh senjata ini. Lebih dari 120 negara, termasuk sebagian besar anggota NATO, telah setuju untuk melarang penggunaan bom klaster karena kecenderungannya untuk meninggalkan bom tidak meledak yang dapat tetap hidup di bekas zona konflik selama beberapa dekade.
Larangan ini merupakan upaya untuk melindungi warga sipil dan mencegah dampak jangka panjang terhadap masyarakat yang terkena dampak konflik.
AS sendiri belum secara resmi menjadi anggota Konvensi internasional tentang Munisi Tandan, tetapi pada tahun 2009, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang melarang ekspor bom klaster dengan tingkat ‘tak berguna’ lebih dari 1 persen. Namun, Presiden Biden memiliki kewenangan untuk mengabaikan pembatasan ini dan memutuskan untuk mengirimkan senjata tersebut ke Ukraina.
Permintaan Ukraina untuk pengiriman bom cluster MK-20 muncul setelah sebelumnya mereka meminta Kongres AS untuk menekan Presiden Biden agar menyetujui pengiriman bom klaster dan peluru klaster artileri 155mm. Namun, hingga saat ini, Washington belum secara resmi menyetujui pengiriman munisi klaster ke Ukraina.
Meskipun sejumlah anggota parlemen AS, terutama dari Partai Republik, mendesak Gedung Putih untuk mengirimkan senjata tersebut, langkah tersebut akan menjadi eskalasi besar oleh AS dan berpotensi memperburuk keamanan di wilayah tersebut.
Reaksi internasional terhadap rencana AS untuk mengirimkan bom klaster ke Kiev juga mengkhawatirkan. Rusia menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan menyebabkan eskalasi dan melemahkan keamanan blok NATO. Sergey Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa anggota parlemen AS tampaknya tidak memahami konsekuensi potensial dari tindakan tersebut terhadap keamanan blok militer pimpinan AS atau prospek normalisasi hubungan antara Moskow dan Washington.
Penggunaan bom klaster dalam konflik sebelumnya telah menimbulkan keprihatinan akan dampaknya terhadap warga sipil. Ada banyak laporan tentang pasukan Kiev yang menggunakan senjata cluster Soviet di daerah pemukiman, yang mengakibatkan korban jiwa dan melukai puluhan orang. Human Rights Watch juga telah menyoroti penggunaan senjata klaster dalam konflik Ukraina dan kesulitan dalam memverifikasi kejadian tersebut.
Bom klaster MK-20, juga dikenal sebagai MK-20 Rockeye, merupakan senjata kluster jatuh bebas yang dirancang untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja. Dengan berat 1,32 pon dan hulu ledak 0,4 pon, bom klaster ini memiliki kemampuan penetrasi lapis baja sekitar 7,5 inci. Meskipun efektif dalam menghadapi target lapis baja, penggunaan bom klaster ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat dampak jangka panjangnya.
Pertimbangan pengiriman bom klaster MK-20 ke Kiev masih dalam proses, dan keputusan akhir akan memiliki implikasi penting terhadap eskalasi konflik dan keamanan di kawasan tersebut. Amerika Serikat harus mempertimbangkan secara matang dampak yang mungkin terjadi dan memperhatikan kekhawatiran internasional terkait larangan penggunaan bom klaster. Upaya diplomatik dan dialog multilateral harus dikedepankan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan menjaga kestabilan di kawasan tersebut.
