Daerah  

Aryo: Usut Pemberi Izin Lahan Sawit Ilegal!

PALANGKA RAYA/TABENGAN.com- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mengungkap sebanyak 831.333 hektare lahan sawit tak berizin yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah.

“Harus berani diusut tuntas itu, siapa yang suka memberikan izin di awal. Bupati dan gubernur punya tanggung jawab besar atas persoalan ini,” tanggap Aryo Nugroho Waluyo dari Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya, Jumat (10/6/2022).

Aryo yang juga advokat itu menyatakan, aturan mengenai penguasaan hutan secara ilegal sudah termuat dalam UU No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

 “Contohnya Pasal 50 Ayat (3) yang berbunyi setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan; dan seterusnya,” papar Aryo.

Ada pula Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Kehutanan No.18 Tahun 2013. Pada Pasal 12  menyatakan setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

“Berkaitan dengan data di atas, soal banyak perusahaan mengunakan kawasan hutan dengan ilegal menunjukkan lemahnya penegakan hukum dari pemeritah dan aparat penegak hukum,” ujar Aryo.

Dia meminta agar pemberi izin awal terhadap pihak yang membuka hutan secara ilegal itu harus diusut. Kepala daerah juga tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kejadian tersebut.

Karena dalam Pasal 28 antara lain menyatakan larangan bagi pejabat untuk menerbitkan izin pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Termasuk izin pemanfaatan, penggunaan kawasan, atau ikut serta, melindungi, dan membantu pembalakan liar.

Bahkan, dalam Pasal 61 menyebutkan masyarakat  berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

“Masyarakat harus berani melapor,” ujar Aryo. Bahkan, masyarakat dia ajak tidak hanya pasrah menanti hasil laporan mereka, melainkan turut menyiarkannya agar viral atau menyebar luas dengan cepat. Selain itu, masyarakat dapat mengambil sikap hukum pada jalur perdata pengadilan melalui Citizen Law Suit atau Gugatan Warga Negara.

Bila pemerintah atau aparat penegak hukum terkesan lamban atau membiarkan terjadinya kerusakan hutan untuk pembukaan lahan tanpa izin, Aryo tidak heran bila nanti bergulir menjadi aksi massa mengkritik pemerintah atau menuntut penutupan perusahaan pelanggar izin.

“Boleh, itu merupakan hak asasi untuk mengungkapkan pendapat,” pungkas Aryo. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.