Daerah  

Walhi Tolak Usulan Pemprov Kalteng Pemutihan 1,5 Juta Hektare Lahan

*)Bayu Herinata: Diduga Termasuk 831.333 Hektare Lahan Sawit Tak Berizin di Kalteng

PALANGKA RAYA/TABENGAN.com– Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata menanggapi hasil rapat kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dengan Komisi IV DPR RI, kawasan hutan seluas 793.515 hektare di Kalteng dikuasai oleh korporasi sawit dan tambang ilegal per 31 Mei 2022.

Rinciannya, 771.615 ha dikuasai korporasi sawit dan 21.900 ha hutan dikuasai tambang. Dan data yang dihimpun sejak 1 Mei 2022 hingga 31 Mei 2022, KLHK telah mencatat ada sebanyak 831.333 hektare lahan sawit tak berizin yang tersebar di wilayah Kalteng.

Menurut Bayu, adanya lahan seluas tersebut yang masuk dalam kawasan hutan diduga masuk dalam 1,5 juta ha yang akan dilakukan pemutihan oleh Pemerintah Kalteng. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi masih melakukan negosiasi terkait dengan pemutihan lahan seluas 1,5 juta ha, yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng.

Pemutihan ini, tambah Bayu, berawal dari “ketelanjuran” sejumlah usaha yang sudah menggarap kawasan hutan. Sebab itu, agar tidak menjadi permasalahan, maka diajukan pemutihan, sehingga lokasinya akan menjadi legal.

Walhi Kalteng secara tegas menolak dilakukannya pemutihan kawasan hutan seluas 1,5 juta ha. Walhi menuntut kawasan hutan tersebut dikembalikan ke negara dan dikembalikan fungsinya sebagai penopang alam.

“Pertambangan dan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan sudah sangat jelas melanggar hukum. Lahan sawit atau tambang yang masuk dalam kawasan hutan, dan terindikasi melanggar hukum, maka wajib untuk dipidana. Sebab, ada kerugian negara yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan,” kata Bayu, di Palangka Raya.

Kerugian negara dimaksud, jelas Bayu, seperti biaya yang harus dibayarkan ke negara pada saat mengurus Hak Guna Usaha (HGU). Misalnya provisi sumber daya hutan, ataupun uang jaminan sebagai bentuk reboisasi atas penggunaan hutan tersebut. Ini beberapa indikasi atau dugaan yang dapat menjerat pemilik perkebunan dan pertambangan ke pidana.

Ada pula sisi positif dengan adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah, lanjut Bayu, atas keberadaan pertambangan dan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan. Identifikasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.

Dapat diketahui, kata Bayu, lahan yang digunakan untuk perkebunan ataupun pertambangan itu apakah milik warga atau seperti apa. Milik warga dalam artian hutan adat yang digunakan masyarakat untuk diambil hasilnya untuk kebutuhan hidup. Apabila memang milik warga, maka dapat segera dikembalikan ke warga. Penegakan ataupun penindakan yang dilakukan atas lahan dalam kawasan hutan, juga sebagai fungsi untuk kebaikan lingkungan. ded

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.