Semakin Baik Prestasi, SFO Semakin Naik

Oleh: Eka Yuliantika

 Pendahuluan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kota Palangka Raya membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), diantaranya KPPN Palangka Raya dan KPPN Buntok sebagai KPPN Type A1 juga KPPN Sampit dan KPPN Pangkalan Bun sebagai KPPN Type A2.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) dengan target nilai pada tahun 2021 adalah 84. Laporan SFO dilaksanakan secara triwulanan (tiga bulan sekali) bersamaan dengan pengerjaan laporan lainnya seperti Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Analisis Beban Kerja. Oleh sebab itu penyelesaian Laporan SFO menjadi terganggu dikarenakan tingginya beban kerja.

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb dan KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb mempunyai visi dan misi yang jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome). Proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja.

Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja disusun oleh Kanwil DJPb dan juga KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb setiap triwulan berdasarkan matriks yang telah diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan SFO adalah output yang dilampirkan sebagai bukti tidak ada dan masih kurang atau tidak lengkap, sehingga dapat mengurangi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO.

Pembahasan

Strategy Focused Organization (SFO) sebagai alat bantu pemantauan atas kemajuan capaian kinerja secara periodik dan mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Selain itu SFO di gunakan untuk mendeteksi dini adanya kesalahan yang harus diperbaiki secepatnya, dan dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai kinerja/hasil kerja yang lebih baik serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Lima (5) Prinsip SFO:

1. Menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan;
2. Menerjemahkan strategi kepada kerangka operasional;
3. Menyelaraskan organisasi kepada strategi;
4. Menjadikan strategi sebagai tugas setiap pegawai;
5. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat Robert Kaplan dan David Norton “Suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya dengan berfokus pada strategi organisasi yang ditunjukkan dengan implementasi manajemen kinerja.” Robert Kaplan dan David Norton telah mengenalkan suatu pendekatan dalam menguji implementasi Balance Score Card (BSC) melalui Strategi Focused Organisasi (SFO) dengan melakukan assessment organisasi dan individu berdasarkan 5 (lima) prinsip yang ada dalam SFO.

Kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi di Kementerian Keuangan secara umum berbasis pada Balanced Score Card (BSC), yaitu suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) yang selanjutnya dieskalasikan ke dalam suatu Peta Strategi.

Sejalan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan Balanced Scored Card (BSC) sebagai instrument pengelolaan kinerja. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah lebih lanjut menetapkan sasaran strategis yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis yang terukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan targetnya serta dipetakan dalam peta strategi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa peraturan yang terkait dengan nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) adalah sebagai berikut:

1. KMK-467/KMK.01/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. KMK-556/KMK.01/2015 tanggal 07 Mei 2015 (tentang Perubahan KMK 467/KMK.01/2014);
3. KEP-241/PB/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan;
4. KMK-590/KMK.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pengertian pengelolaan kinerja organisasi adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manfaat SFO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kemenkeu.
2. Parameter Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB.
3. Penentuan Remunerasi Aparat Sipil Negara.

Berdasarkan Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 Nomor: KEP-303/PB/2019, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai SFO sebesar 83,04 dengan urutan ke-31 dari 34 kanwil di seluruh Indonesia. Kemudian sesuai dengan Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 Nomor: KEP-303/PB/2020 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai SFO sebesar 86,51 dengan urutan ke-29 dari 34 Kanwil di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan nilai SFO dan peringkat Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Semoga pada Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mendapat kenaikan nilai SFO dan peringkat, Aamiin.

Sebagai masukan dari permasalahan yang dihadapi dalam membuat Laporan SFO, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persyaratan 5 (lima) prinsip SFO agar dilengkapi setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai bukti dukung yang lengkap seperti undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi, nota dinas, penghargaan, inovasi, dan lain-lain;
3. Menginventarisasi, memilah dan menggabungkan bukti dukung yang telah tersedia ke matriks 5 (lima) prinsip SFO;
4. Mengadakan pelatihan terkait IT untuk pelaksana Pengelola Kinerja agar dapat menyelesaikan SFO dengan mudah, lancar dan tepat waktu.

 Penutup

Dalam rangka mencapai target dan menyelesaikan laporan SFO secara tepat waktu tentunya hal tersebut harus dipersiapkan setiap bulan agar tidak tertinggal satupun progress pelaksanaan action plan dari 5 (lima) prinsip SFO. Persyaratan SFO yang semula tidak ada, masih kurang dan tidak lengkap perlu dilakukan perbaikan sehingga menjadi ada, lengkap, penyediaan data lebih cepat dan mudah.

Selain itu perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait SFO dengan mengikutsertakan para pejabat dan pelaksana untuk memberikan pemahaman dan kemudahan yang akan didapat. Selalu berusaha untuk meningkatkan nilai SFO baik dengan menambah kegiatan organisasi dan melengkapi bukti dukung.

Untuk   meningkatkan   nilai   SFO   pada   Kantor  Wilayah   Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengadakan pelatihan terkait IT untuk pelaksana Pengelola Kinerja agar dapat menyelesaikan SFO dengan mudah, lancar dan tepat waktu.

 Penulis: Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR PUSTAKA:

1). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KMK-467/KMK.01/2014,

     Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, 1 Oktober 2014;

2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :  KMK-556/KMK.01/2015,

     Perubahan KMK 467/KMK.01/2014, 7 Mei 2015;

3).Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP.241/PB/2015, Pengelolaan

    Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, 27 Agustus 2015;

4).Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KMK-590/KMK.01/2016,

    Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, 15 Juli 2016.