PALANGKA RAYA/Corong Nusantara- Insiden pemadaman listrik oleh PT PLN Persero di kawasan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang diduga dilakukan secara sepihak, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) Natalia, PT PLN Persero seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah, sebelum melakukan pemadaman di suatu dinas/instansi.
“Dinas atau instansi pemerintah merupakan objek vital yang harus terus berjalan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena hampir semua peralatan yang digunakan memerlukan aliran listrik,” ucap Natalia saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Selasa (2/2/2021).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, apabila pemadaman listrik dilakukan dengan alasan keterlambatan pembayaran, tentunya hal tersebut dapat dibicarakan dengan pemerintah.
“Kita memahami apabila PLN bersikap tegas dan tidak menoleransi keterlambatan pembayaran. Tapi yang harus diketahui, pemasukan terbesar untuk PLN adalah dari instansi pemerintah. Kalau cuma masalah keterlambatan seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan tanpa harus memutus aliran listrik,” pungkas politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. nvd
