Corong Nusantara – Kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), semakin memburuk dari waktu ke waktu.
Salah satu penyebab utama dari perburukan ini adalah penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil.
Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih akrab disapa Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina, mengungkapkan bahwa masalah ini sebenarnya sudah ada sejak lama.
Seiring berjalannya waktu, kualitas udara di kota-kota tersebut semakin memburuk. Oleh karena itu, PT Pertamina telah melakukan tindakan dengan menghentikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang memiliki kadar oktan rendah, yaitu 88.
Menurut Ahok, Premium adalah jenis BBM yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, dia juga menyoroti bahwa BBM jenis Pertalite, meskipun memiliki kadar oktan yang lebih tinggi, juga tidak ramah lingkungan.
Hal ini diungkapkannya dalam acara GAIKINDO International Automotive Conference di Indonesia Convention Exhibition Tangerang pada tanggal 15 Agustus 2023.
Ahok berencana untuk mendorong PT Pertamina agar lebih fokus dalam menjual BBM dengan nilai oktan yang lebih tinggi, setidaknya sebanding dengan Pertamax 92. Upaya penjualan ini akan dijalankan di berbagai wilayah, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.
Untuk mendukung penjualan BBM jenis Pertamax, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pelaku bisnis Pertashop yang tersebar di berbagai Kelurahan di seluruh Tanah Air. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak polusi udara, terutama di daerah pedesaan.
Ahok juga mengamati bahwa tingginya kadar polusi di pedesaan sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pedagang eceran yang menjual BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar.
Ahok mengungkapkan bahwa masalah utamanya adalah praktik pengeceran bahan bakar subsidi ke daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan harga jual BBM lebih tinggi di pedesaan, namun dengan kualitas yang lebih rendah.
Ahok berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk dari penggunaan BBM jenis Pertalite dan Solar.
Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan lebih besar.
