RESES DPD RI-51 Desa di Barut Masih Blank Spot

Redaksi

PALANGKA RAYA/Corong Nusantara Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang rutin melakukan reses. Sebelumnya, reses dilakukan dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, kemudian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya Kabupaten Barito Timur, dan baru-baru ini dengan Kabupaten Barito Utara (Barut).

Konsen reses, kata Teras, berkenaan dengan penghapusan tenaga honorer, reformasi birokrasi dan pemerintahan digital. Masalah pemerintahan digital cukup menjadi pembahasan serius bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barut. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Barut ada sebanyak 51 desa yang masih blank spot.

“Semestinya kita bisa terbantu dengan perkembangan teknologi informasi, namun faktanya dari 130-an desa, sebanyak 51 desa masih mengalami blank spot. Dengan kondisi ini, kehilangan banyak tenaga pemerintahan akan berdampak pada pembangunan daerah. Belum lagi kondisi yang ada selama ini pun dinilai belum ideal komposisinya, termasuk di penyuluh pertanian yang bahkan tidak bisa memenuhi standar kehadiran 1 penyuluh tiap desa,” kata Teras, perihal reses dengan Pemkab Barut, baru-baru ini.

Dikatakan, kondisi anggaran yang terbatas dan rendahnya dukungan pusat membuat tantangan makin besar. Padahal, niat awal pemerintah menghadirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah membuat pekerjaan dan anggaran menjadi efisien. Agenda satu data dari pemerintah pusat sendiri pun sejauh ini belum sampai ke daerah.

Baca Juga :  Kaki terkilir, Halikinnor Gunakan Alat Bantu untuk Berjalan

Situasi tenaga honorer, jelas Teras, termasuk minimnya tenaga penyuluh hingga soal blank spot jaringan komunikasi akan disampaikan pada menteri terkait untuk menjadi perhatian. Meski demikian, agenda prioritas yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat segera dikembangkan.

Sebab, bagaimanapun sumber-sumber pendapatan mesti digali terus dengan optimalisasi sumber daya alam yang ada. Pelibatan investor juga penting, meski perlu cermat menerima investasi yang sungguh bertanggung jawab serta berkomitmen pada kepentingan masyarakat.

“Saya terkenang saat pernah menjadi Pj Bupati di Barito Utara, dan mencabut beberapa izin tambang. Jadi saya punya kenangan dan gambaran berkenaan dengan Barito Utara. Saya yakin kita bisa berkembang lebih baik lagi dengan potensi pertanian atau perkebunannya. Terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Negara di mana dari Barito Utara merupakan gerbang utamanya,” kata Teras lagi.

Harapan besar, lanjut Teras, kehadiran Ibu Kota Negara menambah semangat Pemkab Barut untuk dapat menyusun argumentasi kuat pada pemerintah pusat terkait bantuan pembangunan. Sebab jangan sampai hanya sebagai penyangga, apalagi kondisi kita tidak cukup kuat. Hanya akan menyusahkan Barut kalau kemajuan Ibu Kota Negara tidak dapat dirasakan.

Teras mengungkapkan, untuk bisa menyangga orang hebat, harus menjadi hebat terlebih dahulu. Jadi supaya siap bisa berkompetisi dan berkolaborasi sekaligus untuk memajukan rakyat. Kalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah keadilan sosial dilanggar.

Baca Juga :  Ketua DPRD Palangka Raya Usulkan Pemkot Bangun Jembatan Penghubung di Kecamatan Rakumpit

“Mari kita perjuangkan pembangunan di Barito Utara dengan seluruh daya dan jejaring kita. Tetap semangat dan pantang menyerah,” ujar Teras Narang. ded

Also Read

Tags