PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang melakukan reses dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Rabu (27/7), via zoom meeting.
Reses yang digelar, terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer dan penyederhanaan birokrasi pada tahun depan. Senang mendapatkan beragam informasi yang kiranya akan membantu DPD RI dalam menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pemerintahan pusat.
Berdasarkan informasi yang diterima, kata Teras Narang, di Kabupaten Barsel terdapat 2.006 tenaga kontrak dengan latar pendidikan SMA, D3, dan S1. Tersebar di 6 kecamatan dan 7 kelurahan. Angka ini tidak termasuk tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara jumlah anggaran untuk membiayai tenaga honorer ini mencapai sekitar Rp32 miliar per tahunnya.
Kebijakan penghapusan tenaga honorer, tutur Teras, Pemkab Barsel sendiri terus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun, hal ini masih terus dikaji dampaknya bagi pelayanan publik karena banyak tenaga honorer yang bekerja untuk kepentingan strategis daerah seperti tenaga retribusi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah hingga tenaga di dinas pekerjaan umum.
“Pemerintah sendiri membuka ruang terhadap tenaga outsourcing khusus untuk tenaga supir, keamanan dan kebersihan. Meski demikian, petunjuk teknis dan pelaksanaan belum ada, sehingga menimbulkan kerisauan bagi daerah dalam penyusunan anggaran dan rencana ke depan. Sebab bagaimanapun, kepastian petunjuk teknis dan pelaksanaan ini dapat membantu daerah dalam menyesuaikan prioritas anggaran dan rencananya di tahun mendatang,” kata Senator Kalteng ini, terkait dengan hasil reses dengan Pemkab Barsel.
Hal lain, lanjut Teras, di tengah keterbatasan, Pemkab Barsel terus berinovasi menghadirkan akses internet bagi masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah. Sejalan dengan semangat pemerintahan berbasis elektronik, kerja sama dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Tabalong, telah dilakukan agar ada penguatan pada kerja-kerja pemerintahan. Barsel bahkan bermitra dengan Kabupaten Tabalong untuk pengembangan kota cerdas atau smart city.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyampaikan, masalah pertanahan sendiri masih terjadi konflik dan sejumlah masalah pertanahan di Barsel, ini pada umumnya terkait dengan investasi. Kendala pemerintah daerah adalah soal batas wilayah yang belum tuntas. Soal klaim batas antardesa, kecamatan, maupun kabupaten. Berikutnya pula soal legalitas lahan yang mungkin dimiliki masyarakat namun tidak bisa disertifikasi karena masih berada di kawasan hutan.
Teras mengharapkan, pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus atas masalah penghapusan tenaga honorer ini. Kementerian PAN/RB diharapkan segera menyiapkan regulasi terkait ketentuan outsourcing, agar daerah dapat sejak dini melakukan perencanaan anggaran dan kegiatan untuk tahun depan. Sebab sejak semester kedua tahun ini, proses penyusunan program dan anggaran kabupaten mulai dilakukan.
Teras mengatakan, terkhusus terkait rekrutmen tenaga pendidikan dan kesehatan lewat pembukaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang digelar di akhir tahun ini, diharapkan terpilih orang yang memiliki dedikasi dalam tugasnya. Tidak sekadar menerima honor dan hanya mau di daerah sekitar ibukota kabupaten saja.
Disinyalir, ada praktik tidak baik yang mana oknum tenaga kesehatan dan pendidikan hanya terima honor tapi tidak melakukan tugasnya dengan baik.
Sementara terkait dengan pengembangan smart city, Teras mengingatkan, agar dipastikan sungguh bahwa Pemkab sudah menyiapkan smart people atau sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, dan mumpuni dari lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lain. Memulai smart city, paradigmanya dimulai bukan dari sekadar sistem dan aplikasi, tapi juga dari persiapan sumber daya manusia yang unggul.
Teras mendorong Pemkab Barsel terus melanjutkan inovasi dan kolaborasinya dengan daerah tetangga. Baik dalam upaya penanganan beberapa blank spot internet, maupun untuk integrasi data pemerintahan, serta pembentukan unit terkait statistik kedaerahan yang bisa dijalin dengan Badan Pusat Statistik yang ada di Ibu Kota Provinsi. Apresiasi dan terima kasih pada jajaran Pemkab Barsel. Semoga semangat kolaborasi dan inovasi bisa berkembang membuahkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.ded
