PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang dengan Pemerintah Kabupaten Katingan menemukan sejumlah hal baru, terkait penghapusan tenaga honorer ataupun tenaga kontrak.
Menurut Teras, bagi Kabupaten Katingan keberadaan tenaga honorer ini sangat penting dalam mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Peranan yang begitu besar atas keberadaan tenaga honorer ini membuat Pemkab Katingan ngotot atau bersikeras mempertahankan keberadaan tenaga honorer.
Sikap Pemkab Katingan yang ngotot mempertahankan tenaga honorer, lanjut Teras, bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan pejabat Katingan, tenaga honorer ini agar dipertahankan, sudah disampaikan pada rapat dengan pemerintah provinsi. Bila dipaksakan, maka Pemkab Katingan akan kekurangan pegawai.
“Tenaga honorer di Kabupaten Katingan memiliki peranan yang sangat besar. Apabila dihapuskan maka berdampak pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Terlebih, setiap tahun ada hampir ratusan ASN yang purnatugas atau pensiun. Apabila dihapuskan, maka dampaknya akan sangat terasa,” kata Teras, saat menyampaikan hasil reses dengan Pemkab Katingan, Senin (1/8), via WhatsApp.
Dijelaskan Teras, memang ada solusi yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai pengganti dihapusnya tenaga honorer, yakni dengan merekrut para tenaga honorer dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, dari seluruh lowongan yang tersedia, lebih banyak peserta yang tidak lolos, atau tidak memenuhi kualifikasi, khususnya dari sisi pendidikan.
Rata-rata yang mengikuti seleksi P3K, kata Teras lagi, adalah Diploma 3 (D3), bahkan Diploma 2 (D2), yang secara ketentuan sudah tidak memenuhi syarat. Kondisi inilah yang membuat Kabupaten Katingan ngotot untuk mempertahankan tenaga honorer.
Ketidaksesuaian kebutuhan SDM dengan kualifikasi ini cukup merepotkan karena dalam tes penerimaan untuk ribuan formasi, hanya ada 160 yang bisa memenuhi syarat. Sehingga masih banyak kebutuhan baik untuk pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat terpenuhi.
Senator Kalteng ini menyampaikan, ASN di Katingan yang usianya baru 20 tahun ada sekitar 3.802 orang dengan rata-rata purnatugas setiap tahun sekitar 130 orang. Dengan jumlah ini dan penerimaan yang terbatas untuk P3K, maka akan ada kesulitan dengan penghapusan tenaga honorer. Dengan jumlah sebesar ini, Pemkab Katingan menggunakan belanja pegawai 47 persen dari sekitar Rp1,3 triliun APBD-nya.
Sebagai sosok yang bertanggung jawab pada Kabupaten Katingan, jelas Teras, pada 2002 sebagai Ketua Komisi II DPR RI turut melahirkan kabupaten ini dengan 7 kabupaten lain. Diharapkan, Pemkab Katingan dengan capaian manajemen ASN-nya akan berhasil mengelola wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
“Inovasi yang dilakukan, kerja sama dengan lembaga pendidikan baik di Katingan, Palangka Raya, maupun Banjarmasin diharapkan dapat mendorong kualitas ASN kita,” ujar Teras.
Secara khusus, Teras meminta sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan prioritas. Bila perlu anggaran sektor ini ditingkatkan melampaui batas normal, untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih untuk tenaga kesehatan, diharapkan dapat menghadapi persoalan stunting.
Teras mengakui, dilema menghadapi antara mempertahankan tenaga honorer yang belum memenuhi syarat untuk formasi ASN, sementara di sisi lain kita butuh percepatan perbaikan kualitas sektor pendidikan. Untuk itu, langkah terbaik dan arif mesti diambil. Termasuk dengan upaya mengambil 800-an formasi tenaga pendidik dari luar, demi akselerasi pembangunan sektor pendidikan.
Terakhir, ungkap Teras, semoga Pemkab Katingan terus berkembang maju dengan dukungan SDM yang unggul baik kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian, Kabupaten Katingan bisa melahirkan lebih banyak figur sekelas “Tjilik Riwut”, yang patungnya menurut Sekda akan dipugar kembali dan bahkan ditambah untuk menginspirasi banyak generasi muda. ded
