Corong Nusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah bersama pihak eksekutif dan Kantor Pajak Pratama setempat sepakat akan memprioritaskan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kita semua sepakat bahwa perlu ada skala prioritas. Potensi PAD dari sektor perkebunan memang cukup besar. Jadi kita perlu persiapkan semuanya agar potensi itu bisa kita gali,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun di Sampit, Selasa.
Hal itu disampaikan Rimbun saat memimpin rapat Komisi I dengan mitra kerja membahas upaya peningkatan PAD. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua II DPRD Hairis Salamad, Kepala Bapenda Ramadansyah, Kepala DPMPTSP Imam Subekti serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Hasan Basri.
Sejumlah masalah dibahas dalam rapat ini, seperti terkait besarnya potensi PAD yang belum tergarap di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, potensi pajak sarang burung walet, sektor parkir dan lainnya.
Potensi PBB di sektor perusahaan sawit dinilai cukup besar karena diduga banyak lahan yang belum dilaporkan. Selain itu, banyak peluang lain yang juga bisa digali dari sektor ini seperti pajak kendaraan bermotor dan lainnya.
Rapat juga menyepakati upaya bersama mengoptimalkan PAD dengan memaksimalkan sinergitas untuk mencapai target yang disepakati. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi data wajib pajak sampai ke tingkat desa.
“Untuk meningkatkan PAD, pemerintah kabupaten dan DPRD serta KPP Pratama juga akan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar kita bisa menggali potensi PAD ini secara maksimal,” ujar Rimbun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Timur Ramadansyah mengatakan, sektor perkebunan menjadi prioritas karena potensinya dinilai cukup besar.
“Diduga masih ada yang belum ada HGU. Selain itu, potensi PBB juga besar. Kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, KPP Pratama Sampit dan lainnya untuk upaya ini. Kami berani karena sudah ada tenaga ahli penilai,” kata Ramadansyah.
Untuk mencapai target PAD 2022 sebesar Rp184.619.561.000, berbagai cara mereka lakukan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk memberi kemudahan wajib pajak, pembaruan data wajib pajak, hingga rencana pembentukan petugas penagih pajak daerah di tingkat desa.
Saat ini penggalian potensi PAD difokuskan pada skala besar agar lebih efektif dan hasilnya juga besar. Ini juga upaya pemerintah daerah memberikan keringanan bagi sektor usaha kecil dan menengah agar bisa segera bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19.
“Makanya Pak Bupati membuat kebijakan memberi keringanan penundaan pembayaran bagi wajib pajak baru selama enam bulan. Kami juga hati-hati agar jangan sampai menjadi beban, khususnya bagi pelaku usaha baru yang sedang merintis,” ujar Ramadansyah.
Sementara itu Kepala KPP Pratama Sampit Hasan Basri mengaku sepakat sektor perkebunan menjadi prioritas dalam upaya menggali PAD saat ini karena potensinya memang cukup besar.
“Sumber data manusia dan waktu kita juga terbatas, makanya perlu dibuat skala prioritas ini. Kami selalu siap bersinergi dan membantu menggali serta meningkatkan PAD ini,” demikian Hasan Basri.
