SAMPIT/Corong Nusantara – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto berharap pelaksanaan program “Corporate Social Responsibility” atau program tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih terarah. Juga sejalan dengan program pemerintah sehingga hasilnya bisa lebih optimal.
Menurutnya, program CSR dinilai berpotensi besar untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Hal itu karena banyak perusahaan besar di daerah ini sehingga potensi CSR juga besar.
“Kalau 5 tahun saja pemerintah jadi koordinator CSR, saya yakin pembangunan akan lebih maju dan terlihat,” ujarnya optimis, Selasa (4/1).
Saat ini, menurutnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada sekitar 58 perusahaan. Selain itu juga ada sejumlah perusahaan perkayuan, kehutanan, perbankan dan lainnya.
Sesuai aturan, harap Dadang, perusahaan wajib menyisihkan pendapatan mereka untuk melaksanakan program CSR. Jika program CSR bisa diarahkan dan disinergikan dengan program pemerintah maka dipastikan akan berdampak besar dalam mewujudkan pembangunan yang direncanakan di daerah ini.
“Selama ini pelaksanaan program CSR belum terkoordinasi dengan baik, bahkan cenderung tidak transparan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika sering menjadi sorotan karena pemerintah daerah dan masyarakat berharap program CSR membawa manfaat besar bagi daerah dan masyarakat,” kata Dadang.
Tidak hanya berdampak positif terhadap pembangunan dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan, kata Dadang, tetapi juga wilayah lain di Kotim secara keseluruhan. Namun pelaksanaannya perlu disinergikan dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
Dadang mencontohkan saat ini masih banyak jalan rusak di kawasan pelosok, padahal lokasinya tidak jauh dari perusahaan dan juga sering dilintasi kendaraan milik perusahaan. Seharusnya perbaikannya bisa dilakukan dengan mudah secara permanen jika program CSR perusahaan yang ada di kawasan itu disinergikan dan dikoordinasikan pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut.
Pemerintah daerah cukup berat meningkatkan pembangunan dalam waktu cepat karena anggaran yang dimiliki cukup terbatas. Namun jika dibantu dari program CSR maka hal itu sangat memungkinkan untuk diwujudkan.
“Kalau berharap anggaran daerah saja, sangat sulit untuk menyelesaikan semua program yang diharapkan masyarakat. DPRD jadi penggerak untuk mendorong pemerintah daerah supaya juga bekerja melalui sektor CSR ini,“ tuturnya. c-may
