PALANGKA RAYA/Corong Nusantara – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung pelaksanaan kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak tahun 2022, yang akan diselenggarakan tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang di Kota Palangka Raya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalteng Kuwu Senilawati, saat dikonfirmasi Tabengan di gedung dewan, Senin (25/7/2022). Menurutnya, Pumpung Hai merupakan salah satu wadah untuk memperkokoh eksistensi utus Dayak dalam mensukseskan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
“Tentunya saya Anggota DPRD Kalteng sekaligus selaku masyarakat asli suku Dayak sangat mendukung kegiatan Pumpung Hai, dimana kegiatan ini merupakan sarana untuk memkokoh eksistensi utus Dayak dalam mensukseskan pembangunan, sekaligus tahapan awal sebelum dilaksanakannya tapak tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, banyak nantinya pokok pembahasan menarik dalam kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak selain pelaksanaan tapak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi, terutama berkaitan dengan adat istiadat, bahasa, peninggalan nenek moyang Suku Dayak, hingga partisipasi masyrakat adat dalam mengelola serta menjaga kelestarian Sumber Daya Alam (SDA).
“Inilah yang sangat menarik. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Suku Dayak termasuk sejarah bagaimana kehidupan masyarakat adat, termasuk bagaimana proses lahirnya 96 Pasal dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi dan refleksi bagaimana lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap pelaksanaan kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak tahun 2022 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. “Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses pada pelaksanaan kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak 2022, dengan harapan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya,” pungkas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini. nvd
