PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Habib Ismail Bin Yahya kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Ia ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Musyawarah Wilayah (Muswil), Sabtu (16/1/2021). Karena masih masa pandemi, seluruh peserta sebelumnya mengikuti tes antigen, kemudian menggunakan masker saat kegiatan, cek suhu tubuh sebelum masuk ke tempat kegiatan.
Jalannya Muswil sempat diwarnai saling interupsi para peserta. Bahkan, pihak keamanan dari panitia pelaksana mengeluarkan sejumlah peserta, sampai ruang kegiatan kembali tenang. Setelah itu peserta yang keluar, kembali masuk ke ruangan dan Muswil kembali dilanjutkan.
“Perdebatan itu hal yang biasa dalam suatu organisasi. Itu dinamika dan yang terlibat dalam perdebatan orangnya itu-itu saja dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Kami menduga mungkin ada provokasi dari luar,” kata Habib.
Kendati demikian, semua tetap dirangkul karena tidak ada masalah dengan siapapun. Perbedaan pendapat hal yang wajar, namun Habib meminta hal itu selesai dalam ruangan. Setelah itu kembali bersatu dan bergandengan tangan, bekerja keras memenuhi target PKB harus masuk peringkat 3, baik di tingkat Provinsi Kalteng maupun nasional pada 2024 nanti.
Menurut Habib, meskipun cukup berat, namun dengan kebersamaan dan sama-sama bergerak, target itu bisa tercapai. Tidak ingin berlama-lama, pada malam harinya langsung digelar pelantikan pengurus. Dari 54 orang, yang hadir sekitar 30 orang mengingat masih dalam masa pandemi Covid-10.
Muswil tersebut untuk penataan dan penyeragaman kepengurusan PKB di seluruh Indonesia. Habib terpilih menjadi Ketua PKB Kalteng pada 2017 dan baru berakhir pada 2022, namun Ketua Umum DPP PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan semua surat keputusan (SK) di tingkat provinsi itu seragam masa bakti 2021-2026.
Sementara, Ketua DPC PKB Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhidin menambahkan, DPP memutuskan Habib kembali dipercaya pimpin PKB Kalteng selaras dengan keinginan dari para DPC di Kalteng yang menghendaki pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalteng ini untuk menakhodai PKB di Bumi Tambun Bungai.
“Kewenangan memilih Abah Habib itu DPP PKB dan pada saat pemandangan umum dari 13 kabupaten dan 1 kota, semua 100 persen untuk melanjutkan kepemimpinan. Artinya antara kehendak dari ketua umum dan kehendak arus bawah nyambung, tidak berbeda dan Muswil ini hanya untuk melengkapi kepengurusan,” kata Rahmanto.
Pada saat proses Muswil, lanjut Rahmanto, ada silang pendapat dari peserta merupakan lumrah dan biasa. Sebenarnya dalam rangka menegaskan saja bahwa Muswil itu sah, sesuai dengan pasal 76 anggaran dasar anggaran rumah tangga Muswil penataan organisasi dan penyeragaman seluruh Indonesia, merupakan amanat dari Muktamar di Bali. yml
