PALANGKA RAYA/Corong Nusantara – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak Tahun 2022, yang akan dilaksanakan tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang di Kota Palangka Raya.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si, kegiatan tersebut sangat berdampak positif khususnya dalam mengingat kembali tonggak sejarah Suku Dayak, sebagai masyarakat asli Kalimantan terutama di Bumi Tambun Bungai.
“Suku Dayak merupakan masyarakat asli Kalimantan yang memiliki eksistensi dan komitmen dalam mempertahankan kebudayaan, adat istiadat serta kearifan lokal ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Sehingga Pumpung Hai dan Festival Dayak merupakan salah satu upaya yang harus digalakan supaya adat istiadat dan budaya Suku Dayak tidak tergerus oleh waktu,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan bahwa kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak merefleksikan kembali semangat pembentukan Provinsi Kalteng sekaligus mendorong eksistensi suku Dayak di masa depan dalam menghadapi era politik dan pemerintahan serta reformasi.
“Tentunya Suku Dayak telah melewati sejarah panjang hingga saat ini terbentuk menjadi sebuah wilayah kepulauan, tanpa terkecuali di Kalteng. Salah satunya sejarah di Kalteng yang tentunya menarik untuk diulas kembali adalah terbentuknya perjanjian damai Tumbang Anoi tahun 1894 yang juga merefleksikan semangat pembentukan provinsi Kalteng,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap kegiatan Pumpung Hai dan Festival Dayak tahun 2022 bisa menjadi wadah untuk memperkuat eksistensi Suku Dayak dalam pembangunan Kalteng, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi pariwisata dan kebudayaan, tentunya berharap agar Pumpung Hai dan Festival Dayak 2022, bisa menjadi wadah untuk memperkokoh eksistensi Suku Dayak dalam pembangunan termasuk mencegah tergerusnya adat istiadat, budaya dan kearifan lokal masyarakat adat oleh perkembangan zaman,” pungkas wakil ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalteng ini. Nvd
