KUALA PEMBUANG/Corong Nusantara– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
“Kita dari DPRD tentunya jelas berkomitmen untuk mengawasi apa saja program yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif,” kata Zuli Eko Prasetyo saat ditemui di Kantor DPRD Seruyan, Selasa (21/9).
Menurutnya, hal tersebut wajar. Sebab, fungsi dari DPRD yang pertama adalah berkaitan dengan penganggaran program ataupun kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
“Memang fungsi kami di DPRD Seruyan, pertama terkait dengan penganggaran. Kedua, tentunya setelah kita menganggarkan yang melaksanakan pemerintah daerah. Nah, kita lakukan fungsi pengawasan terkait dengan yang kita bahas bersama,” jelasnya.
Selain fungsi penganggaran dan pengawasan, lanjut Zuli Eko, pihaknya juga memiliki fungsi legislasi atau pengesahan yang tentunya hal tersebut juga berkaitan dengan pengawasan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Seruyan.
“Jadi, apabila sudah kami sahkan satu anggaran, berarti usulan anggaran tersebut sudah lolos dari fungsi pengawasan kita,” ujar pria yang juga mantan wartawan.
Dia menerangkan, setiap tahun pihaknya juga melakukan kunjungan kerja ke pelosok daerah untuk memastikan jalannya program daerah dan melakukan reses yang bertujuan menarik aspirasi masyarakat.
Pihaknya juga memiliki pansus yang berfungsi untuk mengawasi laporan penyelenggaraan keuangan daerah. Di dalam pansus tersebut, apabila ada kegiatan pemerintah yang kurang tepat, maka akan disampaikan di dalam pansus sebagai salah satu fungsi pengawasan DPRD Seruyan.
“Contohnya di dalam APBD Perubahan kami juga akan mengkaji kegiatan yang harus dilakukan dan yang tidak berkaitan dengan kondisi anggaran kita saat ini. Laporan pengawasan itu kami sampaikan ke paripurna. Dalam situ banyak laporan dan masukan dari pengawasan kami yang disampaikan kepada kepala daerah,” katanya.
Zuli Eko menambahkan, sudah menjadi fungsi dari DPRD untuk memberikan masukan, saran hingga kritik kepada pemerintah daerah, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan sehat.
“Kalau kritik itu wajar, kalau ngga bisa dikritik ya susah. Kita kritik untuk membangun, karena kita menjalankan merupakan fungsi kita legislatif untuk memberikan masukan baik melalui saran. Kalau tidak kita jalankan, berarti kita makan gaji buta,” terangnya. c-vik
