Penyelenggaraan Pendidikan Kalteng Belum Penuhi SPM

Redaksi

PALANGKA RAYA/Corong Nusantara- Anggota Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing menilai, penyelenggaraan pendidikan di Bumi Tambun Bungai, khususnya di bidang sarana prasarana (sapras) dan tenaga pendidik, belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Duwel, salah satu alasan belum terpenuhinya SPM pendidikan di Kalteng adalah minimnya anggaran penunjang sapras sekolah, seperti gedung, laboratorium dan fasilitas untuk mengikuti ujian nasional.

“Seperti yang kita tahu, penyelenggaraan pendidikan di Kalteng, khususnya di pelosok, masih belum memenuhi SPM karena minimnya sapras, fasilitas serta tenaga pendidik. Memang ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan fasilitas penunjang, seperti unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasional, namun banyak belum terpasang karena tidak memiliki ruangan,” kata Legislator yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), di Gedung Dewan, Kamis (4/8).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) hanya berpatokan pada minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Pasalnya, pemerintah harus melihat dari kebutuhan masing-masing sekolah.

“Di daerah lain seperti Pulau Jawa, sudah tidak lagi mematok 20 persen anggaran dari APBD dan APBN, yang artinya mereka tidak lagi memasung diri dengan angka tersebut. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik di Kalteng, di mana angka 20 persen itu sudah termasuk gaji tenaga pendidik yang ditambahkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sebenarnya hanya dana lewat,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, insentif guru di Kalteng yang berasal dari APBD berkisar Rp700 miliar per tahun, baik di tingkat SMA, SMK dan SLB. Sedangkan anggaran yang dimiliki Kalteng hanya berkisar Rp1,2 triliun per tahun.

“Dari anggaran Rp1,2 triliun dibagi Rp700 miliar per tahun untuk gaji guru, sehingga tersisa Rp500 miliar. Belum lagi kita melihat dana DAK dan BOS, sehingga anggaran untuk pendidikan di Kalteng bisa dikatakan sangat kurang dan kita tidak bisa berharap banyak kalau memang anggarannya tidak memadai,” ucap Duwel. nvd

Also Read

Tags