Corong Nusantara – Dalam menghadapi meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, sektor perbankan juga harus menghadapi tantangan serangan siber yang semakin meningkat. Pada tahun 2022, Indonesia bahkan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah kasus pencurian data (data breach account) terbanyak di dunia.
M. Zulkifli Salim, PhD, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan bahwa sektor keuangan menjadi target utama serangan siber, dan akibatnya, kerugian finansial yang ditimbulkan pun sangat besar. Hal ini diungkapkan dalam diskusi DTI-CX 2023 yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre & Theatre.
Dalam menghadapi situasi ini, kebijakan ketahanan digital menjadi sangat penting bagi sektor perbankan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengatasi gangguan operasional teknologi, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi nasabah, reputasi, dan stabilitas keuangan.
Aspek penting yang juga harus diperhatikan oleh perbankan adalah keamanan data dan identitas digital. Ancaman siber dan penyalahgunaan data harus dihadapi dengan serius. Di sinilah peran pelaku industri fintech dalam meningkatkan keamanan siber menjadi sangat relevan.
Adrian Anwar, Managing Director VIDA, menekankan pentingnya teknologi keamanan dalam pencegahan penipuan identitas digital. VIDA menggunakan data kependudukan dan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan verifikasi identitas secara aman.
Selain itu, Dr. Kartina Sury dari Center for Indonesian Policy Studies juga mengajak semua pihak dalam industri untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan digital perbankan. Inklusi dan literasi keuangan digital menjadi fokus penting dalam upaya ini.
Industri fintech telah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Transformasi Digital Indonesia sendiri telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia di tahun 2023-2024.
Namun, Baso Saleh M.I.Kom, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo), juga menyadari bahwa kendati teknologi berkembang pesat, tetapi ketika pengembangan sumber daya manusia tidak diiringi dengan kesiapan penuh, maka potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik akan meningkat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan digitalisasi.
Maka dari itu, sinergi antara seluruh pelaku industri, regulator, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem ketahanan digital yang kuat dan aman. Hanya dengan kerjasama yang solid, kepercayaan di dunia perbankan dapat tetap terjaga.
Perbankan Indonesia Wujudkan Ketahanan Digital di Era Serangan Siber
Seiring dengan meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia, jumlah serangan siber pun terus meningkat. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki posisi ke-3 sebagai negara dengan data breach account terbanyak di dunia.
“Sektor keuangan jadi target serangan siber terbanyak. Dampaknya, kerugian finansial paling besar,” ungkap M. Zulkifli Salim, PhD, Deputi Direktur OJK.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam sesi diskusi DTI-CX 2023 di JIEXPO Convention Centre & Theatre.
Pentingnya kebijakan ketahanan digital bagi bank adalah untuk mempersiapkan dan mengatasi gangguan operasional teknologi. Ini dapat mengurangi risiko kerugian nasabah, reputasi, dan keuangan.
Perbankan juga harus fokus pada keamanan data dan identitas digital untuk menghadapi ancaman siber dan penyalahgunaan data. Ini mencerminkan upaya pelaku fintech dalam meningkatkan keamanan siber.
Adrian Anwar, Managing Director VIDA, menekankan pentingnya teknologi keamanan dalam pencegahan penipuan identitas digital. VIDA menggunakan data kependudukan dan AI untuk verifikasi identitas aman.
Dr. Kartina Sury dari Center for Indonesian Policy Studies mengajak semua pelaku industri untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan digital perbankan. Inklusi dan literasi keuangan digital menjadi fokus penting.
Industri fintech telah meningkatkan inklusi keuangan, dan Transformasi Digital Indonesia memberi perhatian khusus pada pengembangan SDM tahun 2023-2024.
“Kita bisa sepakati bahwa teknologi berkembang luar biasa, tapi ketika pengembangan sumber daya manusianya tidak siap secara penuh maka sangat ada kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang transaksi elektronik.
“Ini karena kelemahan atau kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan digitalisasi,” jelas Baso Saleh M.I.Kom, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo).
Pada akhirnya, dalam menciptakan sebuah ekosistem ketahanan digital yang kuat dan aman, diperlukan sinergi seluruh pelaku industri, regulator, hingga masyarakat agar kepercayaan di dunia perbankan tetap terjaga.
