Corong Nusantara – Pertamina meyakini harga jual solar di Indonesia sangat murah dan jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan harga keekonomian solar saat ini Rp 18.150 per liter.
Sementara itu, Pertamina menjual bahan bakar solar (JBT) jenis tertentu seharga Rp 5.150 per liter.
Sebab, ada selisih harga yang harus ditanggung pemerintah berupa subsidi sebesar Rp 13.000 per liter.
Untuk bahan bakar lain seperti Pertalite, Pertamina saat ini menjual Bahan Bakar Khusus (JBKP) seharga Rp 7.650 per liter.
Menurut Nicke Widyawati, harga tersebut jauh di bawah harga keekonomian Juli 2022, yakni Rp 17.200 per liter. Artinya ada selisih harga Rp 9.550 per liter yang harus ditanggung pemerintah.
Nicke menjelaskan, harga keekonomian BBM dan LPG saat ini melonjak tajam akibat kenaikan tajam harga minyak dunia. Perubahan harga minyak mentah di pasar global secara langsung mempengaruhi harga jual BBM di negara tersebut.
Dia mengatakan Indonesia juga menerapkan harga patokan untuk Brent. Kami menggunakan harga Indonesian Crude Oil (ICP), yang rata-rata $2 lebih rendah dari Brent.
“Pergerakan Brent atau harga minyak internasional otomatis menaikkan ICP,” kata Nick pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-6 DPR RI, Rabu, 6 Juli 2022.
Nick menambahkan, kenaikan harga minyak internasional untuk migas jauh melebihi asumsi yang digariskan dalam APBN dan RKAP Pertamina tahun 2022.
Secara khusus, harga produk BBM dan LPG mengalami kenaikan dalam situasi saat ini.
Pertamina saat ini menjual Pertamax seharga Rp 12.500 per liter. Hingga Juli 2022, harga keekonomian produk Pertamax adalah Rp 17.950 per liter.
Dengan kata lain, selisih harga jualnya adalah Rp 5.450 per liter. Nicke mengatakan pihaknya belum akan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax.
“Kita juga pakai,” jelas Nicke. “Kalau Pertamax kita naikkan ke level tinggi, transisi ke Pertalite akan menambah beban negara.”
Sementara harga jual elpiji bersubsidi masih Rp 4.250 per kilogram. Padahal harga ekonomisnya Rp 15.698 per kg.
Dengan demikian, selisih yang harus dibayar pemerintah dalam bentuk subsidi adalah Rp 11.448 per kg.
Nicke menjelaskan, saat ini Pertamina terus memantau pergerakan harga di pasar global. Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat.
