Sekretaris KW Dayak Dusmala Palangka Raya Harry Araiyanto: Berpotensi Makar
PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Viralnya sebuah undangan yang bertuliskan penobatan, pengukuhan dan pendudusan Raja Nansarunai Dayak Ma’anyan atas nama Dr Abriantius di media sosial (medsos), mendapat tanggapan dari sejumlah pihak di Kalimantan Tengah.
Salah satu yang bereaksi adalah jajaran Kerukunan Warga Dayak Dusun Ma’anyan dan Lawangan (KW Dayak-Dusmala) Kota Palangka Raya, yang keberatan atas undangan dengan embel-embel penobatan Raja Nansarunai Dayak Ma’anyan tersebut.
Pihaknya secara langsung menyampaikan surat resmi keberatan, yang ditujukan kepada Kapolda Kalteng. Beberapa poin disampaikan, seperti keberatan yang bisa saja berakibat pada potensi perpecahan hingga upaya makar pada pemerintah.
Ketua KW Dayak Dusmala Palangka Raya Bias Layar melalui Sekretaris Harry Araiyanto menuturkan, pihaknya selaku paguyuban yang menaungi etnis Dayak Ma’anyan, tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi terhadap penanggung jawab penobatan.
“Seharusnya panitia berkomunikasi, apalagi ini membawa nama Dayak Ma’nyan, yang mana kerukunan Dusmala ini juga ada di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Hal seperti ini juga mestinya harus ada pengkajian secara hukum, baik dari akademisi, tokoh adat dan lainnya, karena ini menyangkut masalah budaya dan sejarah,” ujarnya kepada Tabengan, Senin (8/8).
Dia khawatir adanya penobatan raja terkait, orang Dayak Ma’anyan bisa saja malah dianggap makar terhadap pemerintah karena acara yang ada membawa nama suku tersebut.
Seharusnya, ujar dia, panitia penyelenggara acara berkoordinasi dengan pengurus, khususnya Dusmala Nasional yang mencakup secara keseluruhan.
Harry menambahkan, hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga Dusmala di Kalteng, serta munculnya pro dan kontra di kalangan sendiri. Bahkan, yang kebanyakan malah kontra atau tidak setuju dengan hal tersebut.
“Maka surat resmi yang kami sampaikan, merupakan keberatan dari warga Dusmala di Kota Palangka Raya, sebenarnya tujuan untuk menunda agar tidak terjadi kegaduhan dan ketidaknyamanan itu,” tegasnya.
Intinya pernyataan sikap yang pihaknya lakukan, dalam upaya tidak setuju dengan hal tersebut. Bahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran pengurus di kabupaten di Kalteng. Sudah ada pihak Dusmala dari Murung Raya, Katingan hingga Kotim yang juga menyatakan keberatan. Sementara itu ketika disinggung soal etiskah adanya penobatan atau pengangkatan raja di era demokrasi ini, ia menegaskan bukan sebuah hal yang relevan. Apalagi hal semacam itu, bertentangan dengan tatanan hukum di Indonesia yang memang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. drn
