“Sebaiknya Dana itu untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat”
PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Akademisi sekaligus pengamat politik di Kalimantan Tengah menyoroti pemerintah provinsi dalam pemberian bantuan keuangan partai politik, salah satunya Jhon Retei Alfri Sandi. Menurut dia, jika melihat dari aspek keuangan negara dan daerah, tentunya di pandemi ini negara harus berpikir ulang memilih program-program yang memang pantas untuk dibiayai melalui anggaran negara atau daerah.
Namun, lanjut Jhon Retei, persoalannya Indonesia akan memasuki event politik besar melaksanakan pemilihan umum secara serentak dan Pilkada 2024. Tentunya pada waktu berbicara mengenai urgensi pengucuran anggaran kepada program-program itu juga sangat ditentukan oleh dinamika kepentingan politik.
Pertanyaan mendasar yang perlu dicermati adalah apakah kemudian dengan meningkatnya nilai angka pembinaan berdasarkan jumlah suara partai itu akan meningkatkan kualitas kinerja partai?
“Jika kemudian pemerintah hanya mencoba-coba situasi yang seperti ini, apakah kemudian tidak sebaiknya dana-dana itu dialokasikan untuk misalnya penguatan UMKM, memperkuat sektor ekonomi riil masyarakat, meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kita mengalami penurunan kualitas dengan adanya pandemi ini,” kata Jhon Retei, Rabu (27/10).
Sebenarnya, kadang dinamika akomodasi politik itu bisa jadi terkalahkan oleh kepentingan perhitungan secara ekonomi. Faktanya negara memberikan kebijakan untuk melakukan peningkatan nilai angka suara partai dalam rangka pembinaan partai politik dan memperkuatnya untuk melakukan konsolidasi penguatan fungsi-fungsi partainya. Itu harapannya dengan adanya pengucuran dana tersebut.
“Dengan dana itu parpol bisa melakukan pendidikan politik, pengkaderan anggota, sosialisasi dan lainnya sehingga fungsi partai itu berjalan. Tidak mempersoalkan terlalu tajam tentang urgensinya, kalau ditanya tentang urgensinya, negara harusnya berhitung, sejauh mana peningkatan jumlah alokasi dana yang bisa disediakan untuk pembinaan politik melalui parpol itu nanti dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024,” katanya.
Untuk itu, harus dilakukan pengkajian yang mendalam karena selama ini hanya beberapa partai yang menurut pengamatan dia, mampu melaksanakan fungsi kepartaiannya dengan baik secara reguler dan teratur, masih banyak partai yang hanya menunjukan aktivitas fungsi partainya itu pada saat menjelang pemilu.
“Saya kira ini yang paling penting yang dipikirkan. Pada waktu pendekatan politiknya itu lebih dominan dalam pengambilan keputusan karena memang anggaran itu diputuskan oleh DPR, presiden, di daerah oleh gubernur, maka, ya, itulah yang menjadi pilihan dari kebijakan dan menjadi karakter kepemimpinan, maksud saya itulah kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan dan oleh pemimpin politik yang ada hari ini,” imbuh Jhon Retei.
Lanjut Jhon Retei, kalau memang pengucuran dana itu mampu memberikan stimulan yang baik agar partai melaksanakan fungsi partai sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu di 2024 menjadi lebih baik, orang-orang yang terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif baik, yang memenuhi harapan dari masyarakat, maka tidak menjadi persoalan.
Hanya saja, persoalan yang ada saat ini secara nyata bahwa peran dari parpol dan fungsinya hanya aktif saat jelang pemilu sehingga pemberian dana itu bisa jadi tidak berbanding lurus seperti harapan dari pemerintah untuk memberikan dana pembinaan yang lebih besar.
Masih menurut Jhon Retei, di satu sisi, pemerintah ingin memenuhi kewajibannya jadi penguatan terkait dengan pengalokasian dana yang lebih besar, dengan dana pembinaan politik kepada Parpol itu sebenarnya partai bisa melaksanakan fungsinya dengan baik.
Misalnya apa yang diharapkan kemudian misalnya nanti tidak akan ada lagi mahar politik yang besar, kemudian mungkin money politik, praktik politik yang tidak sehat karena partai mulai mendisiplinkan partai, menyusun program kerja yang baik dan melakukan pembinaan kader dengan anggaran yang tersedia, sehingga tidak ada lagi kesan partai hidup dari anggota, mahar dan lain-lain.
“Tantangannya sekarang apakah parpol bisa tidak menunjukkan kinerja itu. Selain pemerintah menunjukan itikad baiknya memperkuat peran Parpol penguatan organisasi partai dengan anggaran pemerintah,” kata Jhon Retei. yml
