PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Banjir yang melanda Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat dikatakan luar biasa, bahkan sangat berdampak bagi lini kehidupan masyarakat. Sebelumnya dalam tahun ini, sudah 2 kali bencana tersebut terjadi dan ini yang ketiga.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono menegaskan, banjir yang terjadi jelas sangat berkaitan dengan kerusakan hutan yang sudah parah.
Beberapa titik yang sebelumnya juga sempat terdampak parah, seperti ruas jalan Kasongan-Kereng Pangi, Katingan, Gunung Mas dan sebagainya, merupakan salah satu efek dari kurangnya serapan air.
“Jelas sangat berhubungan, persoalan rusaknya hutan diduga jadi penyebab banjir,” ujarnya kepada Tabengan via telepon seluler, Senin (15/11).
Menurut Dimas, persoalan kerusakan hutan bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampai saat ini masih terjadi alih fungsi lahan, sehingga berdampak pada ketiadaan daya serap lingkungan. Ditambah lagi sungai-sungai di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah mengalami pendangkalan, sehingga curah hujan yang tinggi tidak mampu tertampung lagi.
Melihat kondisi tersebut, sambung Dimas, bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang persoalan banjir berpotensi akan terus semakin parah. Apalagi didukung beberapa hal yang tidak dilakukan, seperti perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan saat ini.
Memang, kata dia, ada beberapa upaya yang dilakukan, namun terkendala banyak faktor, hanya dari pemerintah terkait sajalah yang mengetahui kegiatan tersebut.
“Baik dari Pemprov maupun pihak ketiga, memang ada upaya namun yang disayangkan, apakah pelaksanaannya belum terlalu transparan seperti sejauh mana kondisi hutan kita atau apakah daya dukung atau tampung lingkungannya memadai, apabila dibebankan perizinan-perizinan baru,” ungkapnya.
Dimas mengemukakan, terkait kondisi saat ini yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan masyarakat karena banyak kerugian akibat bencana banjir. Tidak hanya soal lingkungan, namun juga sisi perekonomian, sanitasi kesehatan dan lainnya yang jelas terganggu. Lalu instansi atau dinas-dinas terkait bertanggung jawab kepada lingkungan hidup, wajib mengevaluasi kondisi lingkungan saat ini.
“Misalnya, wilayah-wilayah atau titik yang rawan maupun rentan terkait banjir. Ini harus dievaluasi, karena jangan-jangan ada indikasi banjir ini penyebabnya terindikasi oleh kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat itu sendiri,” tegasnya.
Menurut Dimas, hal itu juga mencakup diduga proyek-proyek besar atau hal lainnya yang berkaitan dengan persoalan tersebut. tim
