Corong Nusantara – Geliat sanksi yang dilontarkan oleh pemerintah China kepada Washington, telah memicu tindakan tegas Presiden AS, Joe Biden. Ia mengambil langkah untuk merumitkan aktivitas investasi bagi perusahaan-perusahaan China. Keputusan ini datang pada Minggu (6/8/2023), menandakan kebijakan baru yang berdampak luas.
Peraturan yang baru saja diberlakukan akan membatasi beragam bentuk investasi oleh para investor Amerika serta pemodal ventura ke dalam perusahaan-perusahaan teknologi, semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan yang berbasis di China. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai minggu depan.
Langkah ini tak hanya sekadar membatasi dominasi investasi di perusahaan-perusahaan chip China. Melalui langkah tegas ini, Presiden Biden juga akan mengontrol penjualan semikonduktor serta perangkat canggih lain yang mampu mendukung keunggulan militer dan ekonomi China.
Instruksi ini secara cepat diajukan oleh para anggota parlemen Gedung Putih, sebagai respon atas pengumuman China yang membatasi ekspor sejumlah peralatan seperti drone, laser, peralatan komunikasi, dan sistem anti-drone. Tidak hanya itu, pada awal Juli, pemerintah China telah mengambil langkah untuk membatasi ekspor bahan baku pembuatan chip, yang berdampak pada produsen semikonduktor dan perusahaan teknologi Amerika.
Meskipun langkah-langkah tersebut diberlakukan dengan tujuan melindungi keamanan serta kepentingan nasional China, dampak yang dirasakan justru memperlebar ketegangan antara pemerintah Beijing dan Washington.
Ketegangan ini menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong pemerintah Amerika untuk menerapkan pembatasan investasi. Tujuannya adalah untuk mencegah aliran dana yang dapat mempercepat kemajuan teknologi dan modernisasi militer China.
Cordell Hull, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, menjelaskan, “Para investor yang terdampak oleh kebijakan ini diharapkan akan memberikan informasi terkait transaksi mereka kepada pemerintah. Meskipun beberapa transaksi akan diberlakukan batasan, namun tidak ada larangan secara keseluruhan.”
Dia menambahkan, “Kebijakan ini adalah langkah besar yang diambil untuk mempersiapkan sistem pengawasan AS dalam menyaring transaksi yang terkait dengan negara-negara yang tengah menghadapi konflik dan perhatian global,” seperti yang dikutip dari Reuters.
Sebelum langkah ini diambil, sejumlah pejabat pemerintahan Joe Biden telah berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Washington dan Beijing. Beberapa di antaranya adalah kunjungan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, pada tanggal 8 Juli 2023, serta pertemuan langsung antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan diplomat China, Wang Yi, pada tanggal 14 Februari lalu, dalam rangka konferensi Keamanan Munich.
Namun, meski telah berulang kali menjalankan pembicaraan, upaya-upaya tersebut ternyata tidak mampu membawa kedua negara tersebut menuju titik terang. Sebaliknya, China justru semakin memperketat aturan-aturannya. Serangkaian tindakan keras ini mendorong pemerintahan Biden untuk membalas sanksi tersebut dengan menerapkan langkah pembatasan investasi, khususnya di sektor teknologi.
