*Cornelis: Seharusnya DPRD Kalteng Turun Lihat Kondisi Jalan Bukit Rawi Itu
PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Bukit Rawi tiap tahun langganan banjir. Tahun ini saja sudah 2 kali tenggelam. Selain mengganggu arus transportasi menuju Kabupaten Gunung Mas dan wilayah Barito, badan jalan pun banyak yang rusak dan rawan kecelakaan.
Prihatin kondisi tersebut, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kalimantan Tengah (FSPTI Kalteng) menyoroti kinerja pemerintah dan DPRD Kalteng yang sama sekali tak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua FSPTI Kalteng Cornelis mengatakan, pemerintah daerah tidak memberikan solusi atas banjir yang terjadi di ruas Jalan Bukit Rawi. Kerusakan jalan ditambah dengan banjir, membuat pengguna jalur tersebut kesulitan untuk melaluinya.
Menurut dia, kepemimpinan Gubernur Kalteng sekarang ini sangat jauh berbeda dengan Gubernur Kalteng sebelumnya. Sebagai contoh, fileslab atau jalan layang yang ada di wilayah Tumbang Nusa. Permasalahannya hampir sama, jalan terendam air atau banjir, sementara pembangunan jalan layang masih belum selesai.
“Kala itu, saya ingat betul karena saya mengalami secara langsung. Gubernur Kalteng saat itu mengambil kebijakan, semua kendaraan dipersilakan untuk dapat melintasi jalan layang, meskipun pembangunannya belum selesai. Beliau berkoordinasi dengan instansi terkait apakah jalan layang dapat dipergunakan, meskipun masih belum selesai. Karena mendapat rekomendasi boleh digunakan, maka jalan layang dipergunakan, meskipun masih belum serah terima dan belum selesai,” kata Cornelis, saat dibincangi terkait masalah Jalan Bukit Rawi, di Palangka Raya Kamis (11/11).
Dipergunakannya jalan layang yang masih belum selesai, lanjut pria yang akrab disapa Onel ini, membuat arus transportasi menjadi lancar, dan jalan yang terendam air tidak bertambah parah kerusakannya. Seharusnya, keputusan Gubernur Kalteng terdahulu dapat menjadi cerminan bagi Gubernur Kalteng sekarang dalam mengambil kebijakan.
“Ambil kebijakan, jalan layang itu dapat digunakan atau tidak, meskipun belum selesai. Aksi nyata yang diperlukan dalam upaya meringankan beban para pengguna transportasi darat khususnya. Tidak cukup hanya dengan terjun dan berendam di air saja, tapi tunjukkan langkah konkretnya,” ucapnya.
Dampaknya, lanjut Onel, arus transportasi menjadi terganggu. Bukan tidak mungkin sejumlah bahan pokok akan mengalami kenaikan, akibat biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha. Akibatnya, masyarakat Kalteng yang merasakan dampaknya. Alangkah indah dan baiknya, apabila jalan layang yang sudah terbangun itu dapat digunakan, minimal mengurangi jarak tempuh dijalur yang terendam banjir.
Onel juga mempertanyakan kewenangan dan tanggung jawab DPRD Kalteng selaku pengawas pemerintah. DPRD Kalteng itu dipilih rakyat, seharusnya turun melihat dan merasakan apa yang dihadapi masyarakat. Jalan Bukit Rawi yang terendam air, seharusnya dewan turun ke lapangan, melihat secara langsung, kemudian memberikan masukan kepada Pemerintah Kalteng.
Namun, kata Onel, banjir yang melanda Jalan Bukit Rawi, tidak ada satu anggota dewan pun yang turun melihat secara langsung penderitaan masyarakat. Padahal, keberadaan mereka di lembaga itu merupakan pilihan masyarakat. ded
