Corong Nusantara – Perdana Menteri (PM) Swedia, Ulf Kristersson, mengekspresikan rasa prihatinnya terhadap serangkaian permohonan aksi protes anti-Islam di negaranya. Pada hari Kamis (27/07), Kristersson menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan pembakaran kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Dia menegaskan bahwa izin untuk mengadakan protes ada di tangan kepolisian, bukan pemerintah.
Dalam sebuah konferensi pers di Stockholm, politisi berpengaruh dari Partai Moderat ini menyatakan, “Jika protes ini diizinkan, maka kita hanya memiliki beberapa hari untuk menghadapi risiko serius yang dapat terjadi.”
Pernyataan Kristersson menggemakan pernyataan serupa yang disampaikan oleh Direktur Badan Intelijen Swedia, SAPO, Charlotte von Essen. SAPO telah menyampaikan peringatan bahwa protes semacam itu dapat meningkatkan risiko keamanan di Swedia, yang telah menjadi target “prioritas” bagi sebagian kalangan umat Islam setelah terjadinya penodaan Al-Qur’an di negara tersebut dan Denmark.
Aksi protes terakhir ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan ribuan umat Islam di seluruh dunia. Mereka menuntut agar Swedia melarang tindakan penistaan agama dan kitab suci. Akibatnya, pada pekan lalu, para pengunjuk rasa menyebabkan kerusuhan dengan menyerbu dan membakar kedutaan besar Swedia di Irak serta membakar bendera-bendera simbolik negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Israel, dan Swedia, serta bendera yang mewakili kaum LGBTQ.
Namun, pemerintah Swedia, meskipun mengutuk keras tindakan penodaan Al-Qur’an tersebut, menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum, itu dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Di Swedia, tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang tindakan penistaan terhadap kitab suci agama. Hak untuk melakukan protes di depan umum juga dijamin dalam konstitusi negara ini, dengan perizinan polisi yang diberikan berdasarkan pertimbangan risiko gangguan dan ancaman terhadap keselamatan publik.
PM Kristersson dan Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstroem, menyatakan komitmen mereka untuk melindungi kepentingan dan keselamatan warga negara Swedia baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka telah menghubungi rekan-rekan mereka di sejumlah negara Islam serta lembaga-lembaga internasional seperti Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan Sekjen Organisasi Negara-negara Islam (OKI). Rencananya, OKI akan mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 31 Juli untuk membahas aksi pembakaran Al-Qur’an di Swedia dan Denmark.
Dampak dari aksi penodaan Al-Qur’an ini tidak hanya berdampak pada hubungan Swedia dengan negara-negara Islam. Sebelumnya, hubungan Swedia dengan Turki telah tegang karena beberapa isu. Namun, setelah beberapa bulan bersitegang, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, akhirnya berjanji untuk tidak lagi menghalangi usaha Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Namun, aksi pembakaran Al-Qur’an ini telah menyebabkan Ankara meragukan kredensial Swedia.
Meskipun masyarakat Swedia memiliki pandangan anti-imigran dan anti-Islam, yang tercermin dalam popularitasnya di Partai Swedia Demokrat yang berkuasa, namun pihak berwenang di Stockholm percaya bahwa individu ekstremis dan negara-negara penghasut bukanlah satu-satunya penyebab kontroversi penyebaran disinformasi anti-Swedia di internet. Menteri Pertahanan Sipil Swedia, Carl-Oskar Bohlin, bahkan menyalahkan Rusia atas upaya menyebarkan ketidakpuasan dan sabotase terhadap tawaran Swedia untuk bergabung dengan NATO.
