Corong Nusantara – Pertama kalinya, Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperlihatkan draf perjanjian netralitas Ukraina yang gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022.
Putin mengungkapkan bahwa Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani oleh delegasinya.
“Perhatian Anda, tolong. Dengan bantuan Presiden (Turki) Erdogan, sejumlah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina terjadi di Turki dengan tujuan menegaskan langkah-langkah membangun kepercayaan,” kata Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di St. Petersburg, Sabtu (17/6/2023).
Putin menyatakan bahwa dokumen yang berjudul “Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina” telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina.
“Draf perjanjian ini ditandatangani oleh kepala Tim negosiasi Kyiv. Dia meletakkan tanda tangannya di sana. Inilah dia,” ujar Presiden Rusia sambil memperlihatkan kertas tersebut kepada delegasi Afrika, seperti yang dikutip dari TASS.
Dalam draf tersebut, Ukraina diwajibkan untuk menetapkan “netralitas permanen” dalam Konstitusinya.
Sebagai penjamin, Rusia, AS, Inggris, Cina, dan Prancis terdaftar.
Proposal Rusia-Ukraina mengenai Kekuatan Militer selama Masa Damai
Vladimir Putin juga memperlihatkan tambahan draf yang menjelaskan proposal Rusia dan Ukraina mengenai ukuran tetap tentara Ukraina dan persenjataannya selama masa damai.
Dalam dokumen tersebut, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sebanyak 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sebanyak 15.000.
Sementara itu, Ukraina mengusulkan agar Angkatan Bersenjatanya memiliki 250.000 tentara.
Dalam hal peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan.
Sementara itu, Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan.
Selain itu, Rusia dan Ukraina juga saling menukar proposal mengenai pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara, seperti yang dilaporkan oleh RT.
Gagalnya Negosiasi Damai
Negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi oleh Turki pada tahun 2022 gagal.
Setelah Rusia menarik pasukannya dari Kota Kyiv pada musim semi 2022, Ukraina menuduh pasukan Rusia melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kota Kyiv.
“Setelah kami menarik pasukan kami dari Kiev, sebagaimana yang telah kami janjikan, otoritas Kyiv membuang (komitmen mereka) ke dalam tong sampah sejarah,” katanya.
“Mereka meninggalkan segalanya,” lanjutnya.
Setelah memperlihatkan draf tersebut, Vladimir Putin mengungkapkan keraguan apakah Ukraina dapat memenuhi perjanjian perdamaian di masa depan.
“Di mana jaminannya bahwa mereka tidak akan mengkhianati kesepakatan di masa depan?” ujar Putin.
Meskipun meragukan hal tersebut, Putin menegaskan bahwa Rusia tetap terbuka untuk melakukan segala bentuk negosiasi.
“Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, kami tidak pernah menolak untuk bernegosiasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga mempertahankan prinsip perdamaian tanpa menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Rusia.
Zelensky ingin Rusia mengembalikan Krimea kepada Ukraina dan empat wilayah lain yang diduduki Rusia setelah September 2022.
Namun, Vladimir Putin menegaskan bahwa akuisisi wilayah di Ukraina oleh Rusia adalah sah menurut hukum internasional dan Piagam PBB.
Ia menambahkan bahwa Rusia berhak campur tangan untuk melindungi rakyat Donbass yang menentang kudeta pada tahun 2014 di Kyiv.
Ukraina membatalkan semua pembicaraan mengenai kemungkinan netralitasnya pada tahun 2022 dan mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan NATO.
