Surya Paloh Menepis Anggapan Jika Anies Jadi Presiden Tidak Akan Melanjutkan Program Jokowi

Redaksi

Surya Paloh Menepis Anggapan Jika Anies Jadi Presiden Tidak Akan Melanjutkan Program Jokowi

Corong Nusantara – Ketua Umum Partai NasDen Surya Paloh menanggapi soal adanya anggapan jika Anies Baswedan menjadi Presiden pada 2024, maka apa yang telah dilakukan pemerintah atau Presiden Joko Widodo tak akan dilanjutkan.

Surya Paloh pun membantah anggapan tersebut.

“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti,” kata Surya di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Minggu (5/3/2023).

Dia mengatakan soal perbaikan memang mutlak diperlukan, sebab tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama.

“Ada upaya-upaya perbaikan tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional. Kita tidak mau agar pembangunan jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti, karena bertukarnya pergantian pemimpin atau kepemimpinan nasional kita, katanya.

“Dan tak ada yang mau seperti itu kecuali mereka yang barang kali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar untuk membangun,” tandasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan tidak yakin capres yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan bakal melanjutkan program Ibu Kota Nusantara (IKN) jika terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024.

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, publik agar menilai secara objektif apakah Eks Gubernur DKI Anies Baswedan melanjutkan program Gubernur era sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat di Jakarta.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Amunisi Bagi PPP, Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar Karena Populer Dan Logistiknya Kuat

“Kita lihat objektif aja. Apakah di Jakarta, apakah program pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh pak Anies. Kan rakyat bisa menilai,” kata Hasto, saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Hasto menilai, program era gubernur-gubernur sebelum Anies Baswedan justru dilanjutkan setelah dia lengser dan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

“Kemudian begitu pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas sungai Ciliwung tersebut. Ini kan tidak dilakukan (di era Anies Baswedan),” ucap Hasto.

“Sampai Menteri PUPR pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya. Ini kan rakyat bisa melihat.”

Oleh karena itu, Hasto mengajak publik untuk memikih pemimpin secara objektif melalui kinerjanya.

“Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara,” tegas Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan berbicara kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), satu di antaranya ialah proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikannya saat Dialog Gagasan bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Partai Demokrat, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga :  FX Rudy Bilang Ganjar Capres Bakal Diusung PDIP, Bambang Pacul: Mungkin Lagi Mimpi

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang bahwa IKN bukan lagi sebuah gagasan, melainkan sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

“IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi Undang-Undang. Dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan Undang-Undang,” kata Anies.

Hal ini, lanjut dia, berbeda dengan kondisi beberapa tahun ke belakang, yang mana IKN Nusantara masih menjadi sebuah wacana.

Kala itu, IKN masih menjadi perdebatan dan menuai pro-kontra di masyarakat. Namun kini, lanjut dia, IKN telah ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Sehingga jika nantinya ia menjadi Presiden RI, maka harus mematuhi Undang-Undang, di antaranya melanjutkan program IKN.

“Kalau kita bahas ini 2 tahun yang lalu, pada saat itu masih gagasan. Sehingga masih bisa pro dan cons (kontra). Kalau ini UU maka siapa pun harus melaksanakan UU,” tuturnya.

Also Read